PA SINGARAJA DAN DINAS SOSIAL JALIN KERJA SAMA TERKAIT DISPENSASI NIKAH
Singaraja, Selasa (14 April 2026) — Pengadilan Agama (PA) Singaraja resmi menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Sosial dalam rangka penanganan permohonan dispensasi nikah anak. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan setiap permohonan dispensasi didasarkan pada kondisi yang komprehensif, khususnya dari aspek psikologis anak.
Dalam implementasinya, setiap anak yang mengajukan dispensasi nikah diwajibkan terlebih dahulu menjalani konseling/konsultasi di Dinas Sosial. Pemeriksaan tersebut difokuskan pada penilaian kondisi psikis anak guna menentukan kelayakan untuk melangsungkan pernikahan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif sebelum hakim mengambil keputusan.
Ketua PA Singaraja dalam sambutannya menyampaikan bahwa Mahkamah Agung terus berupaya mewujudkan sistem peradilan yang modern, salah satunya melalui berbagai inovasi berbasis teknologi informasi. Namun demikian, ia menekankan bahwa modernisasi tidak hanya cukup melalui teknologi, melainkan juga memerlukan sinergi dengan berbagai pihak terkait.
“Perlu adanya kerja sama dengan stakeholder, khususnya Dinas Sosial, dalam menangani persoalan pernikahan dini. Dinas Sosial memiliki keilmuan dan kompetensi yang lebih mendalam dalam aspek sosial dan psikologis, sehingga hakim tidak hanya memutuskan perkara berdasarkan informasi di atas meja, tetapi juga berdasarkan data dan kondisi yang akurat di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, I Putu Kariaman Putra, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh kerja sama ini. Dinas Sosial juga menangani persiapan pernikahan anak dari berbagai latar belakang agama, sehingga pendekatan yang dilakukan bersifat menyeluruh dan inklusif.
Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berharap dapat membangun kolaborasi yang efektif dalam menekan angka pernikahan dini di masyarakat. Selain itu, diharapkan setiap keputusan dispensasi nikah benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari sisi hukum maupun kesejahteraan psikologisnya. @Faar
