Jakarta-Humas : Kamis, 23 April 2020. Berdasarkan surat Kepala Biro Umum Selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung RI, Nomor : 7/Bua.UKPBJ/4/2020, tertanggal 21 April 2020 tentang Langkah-Langkah Strategis Terkait Pelaksanaan Barang/Jasa Di Lingkungan Mahkamah Agung TA 2020.
Yang ditujukan Kepada Yth; 1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2. Sekretaris Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, 3. Sekretaris Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 4. Sekretaris Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, 5. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung, 6. Sekretaris Badan Diklatkumdil Mahkamah Agung, 7. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, 8. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan,
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada masa penanganan Virus Corona (Covid-19) sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi/Klarifikasi Dan Negosiasi pada Pemilihan Penyedia Dalam Masa Wabah Virus Corona (Covid-19) serta menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 769/SEK/OT.01.1/4/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Penundaan Pelelangan Fisik dan Konsultan Pengawas agar mengambl langkah-langkah strategis sebagi berikut:
Selengkapnya, berikut surat dan lampirannya :
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
