Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 043/DjA.1/KU.00/I/2020, tanggal 7 Januari 2020, perihal "Langkah-langkah Penyusunan Laporan Keuangan Semester II/Tahunan DIPA 005.04".
Untuk mendownload surat, KLIK DI SINI
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Artikel
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Artikel
- Menelusuri Sistem Kerja WFH Bagi ASN di masa Pandemi Covid 19 | (29/05)
- GAMBARAN UMUM SIKLUS ANGGARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 | (17/04)
- Untuk Apa Tergugat di Panggil Kembali ? | (18/04)
- RE-REKONVENSI ? (Rekonvensi atas Rekonvensi) | (18/04)
- PEREMPUAN BERIKRAR TALAK (Mencari Legalitas Kuasa Hukum Perempuan mengucapkan Ikrar Talak) | (18/04)
- Dualisme Peradilan Paada Perkara Pengangkatan Anak Yang Diajukan Oleh Pemohon Beragama Islam | (15/04)
.
 |
 |
 |
 |
 |