Senin (10/6/2019) sekitar pukul 12.30 wita Bapak KPTA NTB (Dr. Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.) di dampingi Bapak Sekretaris PTA NTB (Misnudin, S.H.,M.H.) beserta Bapak KPA Denpasar (Drs. H. Ali Imron, S.H.).
Kunjungan beliau ke PA Singaraja dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan supervisi sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan seluruh warga peradilan, meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan, ketertiban administrasi.
Dalam pembinaannya mengenai kedisiplinan Bapak KPTA dan Sekretaris PTA meminta laporan out put finger print dan absensi manual yang dijadikan sebagai bukti laporan telah menjalankan tugas untuk mengecek kedisiplinan para pegawai di bawah pimpinan beliau, beliau menyampaikan terima kasih atas kedisiplinan para pegawai.
Sebelum mengakhiri acara, Bapak Ketua PA Singaraja menyampaikan terimakasih yang tak terhingga atas pembinaan yang telah disampaikan oleh Bapak KPTA dan Bapak Sekretaris PTA NTB, semua itu akan dijadikan bahan untuk perbaikan agar PA Singaraja ke depan lebih baik lagi.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
