Kemarin 15 Januari 2020 bertempat di Hotel Puri Sharon, Singaraja diadakan kegiatan Konsolidasi dan Penyamaan Akurasi Laporan Keuangan Tahun 2020 yang dilaksanakan dalam rangka persiapan penyususnan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 (Unaudited).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh tuan rumah sekaligus panitia kegiatan yaitu Pengadilan Agama Singaraja dan Pengadilan Negeri Singaraja, diisi dan dihadiri oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, KPPN Singaraja dan KPNKL Singaraja. Peserta kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris, Operator Simak dan SAIBA di Empat Lingkungan Peradilan di bawah wilayah Provinsi Bali.
Acara pembukaan dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar kemudian diisi langsung oleh narasumber dari pihak Pengadilan Tinggi Denpasar, pihak KPPN Singaraja dan KPKNL Singaraja. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari yaitu dimulai dari tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020. (PERKASA)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
