Jakarta - Humas: Berkenaan dengan berlangsungnya proses pemberkasan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun2019 yang dinyatakan lulus sebagaimana dalam pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 2020 dan sehubungan dengan adanya laporan bahwa terdapat oknum yang mengatasnamakan Biro Kepegawaian Mahkamah Agung telah menghubungi peserta seleksi CPNS dengan menyatakan dapat membantu dalam penggantian peserta CPNS yang mengundurkan diri, atau hal lain terkait kelulusan CPNS, dengan ini diberitahukan bahwa segala hal yang berkaitan dengan seleksi CPNS Mahkamah Agung akan disampaikan secara prosedural, transparan, dan akuntabel baik melalui surat resmi atau melalui website resmi www.mahkamahagung.go.id, untuk itu diminta agar semua pihak berhati-hati.
Apabila ada pihak-pihak yang melakukan kontak telepon atau lainnya, dimohon agar dapat melakukan konfirmasi melalui helpdesk CPNS Mahkamah Agung di nomor telepon:081297803331 atau melalui whatsapp di nomor 087777195103 atau dapat juga melaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung melalui sistem informasi Pengawasan di https://siwas.mahkamahagung.go.id.
Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini (Humas/RS)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
