Jakarta -Humas MA: Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1000/SEk/PL.07/6/2020 perihal tindak lanjut Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Mahkamah Agung T.A. 2020 tanggal 30 Juni 2020 dan dalam rangka memperlancar pengadaan Barang/Jasa khususnya bagi satuan kerja yang mendapatkan alokasi belanja modal pembangunan/renovasi gedung tahun anggaran 2020, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai mana terlampir. (Humas MA)
Tindak Lanjut Pengadaan Barang atau Jasa.pdf
Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/4193/tindak-lanjut-pengadaan-barangjasa
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
