Jakarta-Humas : Senin 2 Maret 2020. Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Perihal : Permohonan Publikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama pada Lingkungan Mahkamah Agung RI, Tahun 2020, di website Mahkamah Agung. www.mahkamahagung.go.id.
Berdasarkan Pengumuman dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Tentang Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama, pada Mahkamah Agung RI Tahun 2020. Nomor : 01/Pansel/Japati/2/2020.
Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI tahun 2020, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/ Lembaga, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil/ Prajurit TNI yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut :
Untuk Lebih Jelasnya Berikut Lampiran Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisisn Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2020. 1. Format Surat Lamaran, 2. Surat Keterangan Persetujuan Atasan/Pimpinan, 3. Surat Pernyataan Tidak Pernah Di Jatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat/Sedang.
sumber: website https://mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/4033/pengumuman-tentang-seleksi-terbuka-pengisian-jabatan-pimpinan-tinggi-jpt-madya-dan-pratama-pada-lingkungan-mahkamah-agung-ri-tahun-2020
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
